| dc.description.abstract | Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 memperkenalkan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang
bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan. Namun, perubahan mekanisme ini berpotensi memengaruhi arus kas (cash flow) perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan TER serta menganalisis dampaknya terhadap cash flow PT Perkebunan Nusantara I Regional 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif komparatif, dengan sampel berupa data perhitungan PPh Pasal 21 dan arus kas operasional selama periode Januari–
Juni 2023 (sebelum TER) dan Januari–Juni 2024 (sesudah TER) yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TER tidak mengubah total kewajiban pajak tahunan karyawan maupun perusahaan, melainkan hanya menggeser pola distribusi pemotongan pajak bulanan. Pada bulan-bulan reguler, pemotongan pajak menjadi lebih kecil sehingga meningkatkan Take Home Pay (THP) karyawan, sementara pada bulan pencairan THR/bonus pemotongan meningkat signifikan dan direkonsiliasi pada masa pajak Desember. Secara nominal, total cash outflow perusahaan bersifat netral pada kedua skema (Rp222.178.862,00), namun analisis Discounted Cash Flow (DCF) menunjukkan adanya keuntungan penundaan pembayaran pajak (tax payment deferral advantage) bagi perusahaan, di mana nilai kini kewajiban pajak meningkat
sementara nilai kini pengeluaran THP menurun dengan besaran yang sama sehingga total nilai kini cash outflow tetap netral. Dengan demikian, penerapan TER memberikan dampak finansial yang positif bagi likuiditas karyawan tanpa menambah beban riil kas perusahaan | en_US |
